Halooo kali ini mimin akan membahas seputar Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) Apakah itu PRRI ? Adakah hubungannya dengan jepang atau sekutu ? Hmm penasaran Baca Ulasannya di bawah ini yaa :
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia.
Dan kemudian gerakan ini mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, dimana pada tanggal 17 Februari 1958kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI
Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Selain itu ultimatum yang dideklarasikan itu bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih kepada konstitusi dijalankan Pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda. Hal ini juga memengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa.
Dan sebelumnya bibit-bibit konflik tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya Perda No. 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom oleh provinsi Sumatera Tengah waktu itu yang mencakup wilayah provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang
Namun apa yang menjadi pertentangan ini, dianggap sebagai sebuah pemberontakan oleh pemerintah pusat yang menganggap ultimatum itu merupakan proklamasi pemerintahan tandingan dan kemudian dipukul habis dengan pengerahan pasukan militer terbesar yang pernah tercatat di dalam sejarah militer Indonesia.
Kabinet PRRI terdiri dari:
Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan,
Mr. Assaat Dt. Mudo sebagai Menteri Dalam Negeri, Dahlan Djambek sempat memegangnya sebelum Mr. Assaat sampai di Padang,
Maluddin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri,
Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran,
Muhammad Sjafei sebagai Menteri PPK dan Kesehatan
J.F. Warouw sebagai Menteri Pembangunan,
Saladin Sarumpaet sebagai Menteri Pertanian dan Perburuhan,
Muchtar Lintang sebagai Menteri Agama,
Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan
Ayah Gani Usman sebagai Menteri Sosial,
Dahlan Djambek sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi setelah Mr. Assaat sampai di Padang
Pasca PRRI :
Pengaruh dari peristiwa ini juga menyebabkan timbulnya eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah serta kemudian menimbulkan efek psikologis yang besar pada sebagian besar masyarakat Minangkabau masa tersebut, yaitu melekatnya stigma pemberontak , padahal kawasan Minangkabau sejak zaman Belanda termasuk kawasan yang gigih menentang kolonialis serta kawasan Indonesia yang setia dan banyak melahirkan pemimpin-pemimpin nasionalis masa pra kemerdekaan. Selain beberapa tindakan kekerasan yang dialami oleh masyarakat juga menguncang harga diri, harkat dan martabat yang begitu terhina dan dihinggapi mentalitas orang kalah serta trauma atas kekalahan PRRI. Sampai hari ini para pelaku peristiwa PRRI tetap menolak dianggap sebagai pemberontak atas tindakan yang mereka lakukan.
PRRI ditetapkan secara resmi sebagai pemberontak bahkan pengkhianat oleh pemerintah Indonesia karena
ReplyDelete1. Mengultimatum / mengancam pemerintahan yang sah dan mengancam presiden
2. Membentuk pemerintahan tandingan lengkap dengan alat kenegaraan.
3. Memutuskan segala hubungan dengan pemerintah RI dipusat
4. Menyerang Tentara Indonesia. apapun alasan jika sudah menyerang tentara. resmi suatu negara maka itu namanya pemberontak
5. Melakukan pengeboman pada presiden Sukarno di istana negara. Maka habis kesabaran presiden Sukarno.
6. Bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menghancurkan pemerintah RI. Poin no 6 inilah pengkhianatan PRRI/PERMESTA