Sejarah Kerajaan Kutai

Kerajaan Kutai

Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua. Berdiri sekitar abad ke-4. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu sungai Mahakam. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Tidak ada prasasti yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini dan memang sangat sedikit informasi yang dapat diperoleh.

Sejarah

Yupa

Informasi yang ada diperoleh dari Yupa / prasasti dalam upacara pengorbanan yang berasal dari abad ke-4. Ada tujuh buah yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterpretasikan sejarah Kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para brahman atas kedermawanan raja Mulawarman. Dalam agama hindu sapi tidak disembelih seperti kurban yang dilakukan umat islam. Dari salah satu yupa tersebut diketahui bahwa raja yang memerintah kerajaan Kutai saat itu adalah Mulawarman. Namanya dicatat dalam yupa karena kedermawanannya menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum brahmana. Dapat diketahui bahwa menurut Buku Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno yang ditulis oleh Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto yang diterbitkan oleh Balai Pustaka halaman 36, transliterasi prasasti diatas adalah sebagai berikut:

“

śrīmatah śrī-narendrasya; kuṇḍuṅgasya mahātmanaḥ; putro śvavarmmo vikhyātah; vaṅśakarttā yathāṅśumān; tasya putrā mahātmānaḥ; trayas traya ivāgnayaḥ; teṣān trayāṇām pravaraḥ; tapo-bala-damānvitaḥ; śrī mūlavarmmā rājendro; yaṣṭvā bahusuvarṇnakam; tasya yajñasya yūpo ‘yam; dvijendrais samprakalpitaḥ.

”

Artinya:

“

Sang Mahārāja Kundungga, yang amat mulia, mempunyai putra yang mashur, Sang Aśwawarmman namanya, yang seperti Angśuman (dewa Matahari) menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aśwawarmman mempunyai putra tiga, seperti api (yang suci). Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mūlawarmman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mūlawarmman telah mengadakan kenduri (selamatan yang dinamakan) emas-amat-banyak. Untuk peringatan kenduri (selamatan) itulah tugu batu ini didirikan oleh para brahmana.

”

Mulawarman

Mulawarman adalah anak Aswawarman dan cucu Kundungga. Nama Mulawarman dan Aswawarman sangat kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta bila dilihat dari cara penulisannya. Kundungga adalah pembesar dari Kerajaan Campa (Kamboja) yang datang ke Indonesia. Kundungga sendiri diduga belum menganut agama Hindu.

Aswawarman

Aswawarman adalah Anak Raja Kudungga.Ia juga diketahui sebagai pendiri dinasti Kerajaan Kutai sehingga diberi gelar Wangsakerta, yang artinya pembentuk keluarga. Aswawarman memiliki 3 orang putera, dan salah satunya adalah Mulawarman.

Putra Aswawarman adalah Mulawarman. Dari yupa diketahui bahwa pada masa pemerintahan Mulawarman, Kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur.

Kerajaan Kutai seakan-akan tak tampak lagi oleh dunia luar karena kurangnya komunikasi dengan pihak asing, hingga sangat sedikit yang mendengar namanya.

Berakhir

Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini (Kutai Martadipura) berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu ibukota di Kutai Lama (Tanjung Kute).

Kutai Kartanegara inilah, di tahun 1365, yang disebutkan dalam sastra Jawa Negarakertagama. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam. Sejak tahun 1735 kerajaan Kutai Kartanegara yang semula rajanya bergelar Pangeran berubah menjadi bergelar Sultan (Sultan Aji Muhammad Idris) dan hingga sekarang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara.

Nama-Nama Raja Kutai

1. Maharaja Kudungga, gelar anumerta Dewawarman (pendiri)
2. Maharaja Aswawarman (anak Kundungga)
3. Maharaja Mulawarman (anak Aswawarman)
4. Maharaja Marawijaya Warman
5. Maharaja Gajayana Warman
6. Maharaja Tungga Warman
7. Maharaja Jayanaga Warman
8. Maharaja Nalasinga Warman
9. Maharaja Nala Parana Tungga
10. Maharaja Gadingga Warman Dewa
11. Maharaja Indra Warman Dewa
12. Maharaja Sangga Warman Dewa
13. Maharaja Candrawarman
14. Maharaja Sri Langka Dewa
15. Maharaja Guna Parana Dewa
16. Maharaja Wijaya Warman
17. Maharaja Sri Aji Dewa
18. Maharaja Mulia Putera
19. Maharaja Nala Pandita
20. Maharaja Indra Paruta Dewa
21. Maharaja Dharma Setia

Tambahan

Nama Maharaja Kundungga oleh para ahli sejarah ditafsirkan sebagai nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruh dengan nama budaya India. Sementara putranya yang bernama Asmawarman diduga telah terpengaruh budaya Hindu. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kata Warman berasal dari bahasa Sanskerta. Kata itu biasanya digunakan untuk ahkiran nama-nama masyarakat atau penduduk India bagian Selatan.


Source : Wikipedia

Apakah itu ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) ?

Apakah itu ASEAN ?

Haii semua kali ini admin akan membahas tentang ASEAN nih , nah tahukah kalian apa itu ASEAN , negara Indonesia juga termasuk ke dalam ASEAN loh . Penasaran ? Langsung aja kita cek saja yuk Serba Serbi tentang ASEAN.

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Perbara) atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai.

ASEAN meliputi wilayah daratan seluas 4.46 juta km² atau setara dengan 3% total luas daratan di Bumi, dan memiliki populasi yang mendekati angka 600 juta orang atau setara dengan 8.8% total populasi dunia. Luas wilayah laut ASEAN tiga kali lipat dari luas wilayah daratan. Pada tahun 2010, kombinasi nominal GDP ASEAN telah tumbuh hingga 1,8 Triliun Dolar AS. Jika ASEAN adalah sebuah entitas tunggal, maka ASEAN akan duduk sebagai ekonomi terbesar kesembilan setelah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, Perancis, Brazil, Inggris, dan Italia.

Prinsip-prinsip utama ASEAN adalah sebagai berikut:

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara
2. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar
3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
4. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
5. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
6. Kerja sama efektif antara anggota

Prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi:

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional seluruh Negara Anggota ASEAN;
2. Berbagi komitmen dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran regional;
3. Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan lain dalam cara yang tidak sesuai dengan hukum internasional;
4. Ketergantungan pada penyelesaian damai sengketa;
5. Tidak campur tangan dalam urusan internal negara anggota ASEAN;
6. Menghormati hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;
7. Konsultasi ditingkatkan mengenai hal-hal serius memengaruhi kepentingan bersama ASEAN;
8. Kepatuhan terhadap aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional;
9. Menghormati kebebasan dasar, promosi dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial;
10. Menjunjung tinggi Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh negara anggota ASEAN;
11. Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan, termasuk penggunaan wilayahnya, dan dikejar oleh Negara Anggota ASEAN atau non-ASEAN Negara atau aktor non-negara, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi ASEAN Negara-negara Anggota;
12. Menghormati perbedaan budaya, bahasa dan agama dari masyarakat ASEAN, sementara menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman;
13. Sentralitas ASEAN dalam hubungan politik, ekonomi, sosial dan budaya eksternal sambil tetap aktif terlibat, berwawasan ke luar, inklusif dan tidak diskriminatif, dan
14. Kepatuhan terhadap aturan-aturan perdagangan multilateral dan aturan berbasis ASEAN rezim bagi pelaksanaan efektif dari komitmen ekonomi dan pengurangan progresif terhadap penghapusan semua hambatan untuk integrasi ekonomi regional, dalam dorongan ekonomi pasar.

Setelah sukses dengan KTT ASEAN 1, maka pada tanggal 4-5 Agustus 1977 KTT ASEAN kedua pun dilangsungkan. Kegiatan ini diselenggarakan di Kualalumpur-Malaysia, dan dihadiri oleh:

1. Presiden Soeharto dari Indonesia

2. Perdana Menteri Datuk Hussein Onn dari Malaysia

3. Perdana Menteri Lee Kuan Yew dari Singapura

4. Presiden Ferdinand Marcos dari Filipina

5. Perdana Menteri Thanin Kraivichen dari Thailand

Dalam KTT ke-2 ini dihasilkan beberapa pokok keputusan yang cukup penting, yaitu:

1. Memberi kesempatan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menentukan garisnya sendiri tanpa campur tangan kekuatan-kekuatan dari luar.
2. Menekankan kembali keinginan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan hubungan damai dan saling menguntungkan dengan semua negara di Asia Tenggara, termasuk Laos, Kamboja, Vietnam.
3. Terus memperjuangkan wilayah Asia Tenggara sebagai daerah damai, bebas dan netral.
4. Meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Di samping itu, KTT ASEAN II juga diadakan dialog dengan negara-negara sahabat, yakni Jepang, Australia dan Selandia Baru. Pembicaraan ditekankan pada persoalan kerja sama dibidang ekonomi.

Kemudian peristiwa lain yang cukup penting artinya adalah pertemuan antara menteri-menteri luar negeri negara-negara ASEAN dengan Presiden Soeharto dan Presiden Ronald Reagan (Amerika Serikat) di Bali. Pertemuan itu mulai sejak tanggal 31 April sampai tanggal 2 Mei 1986. Pertemuan ini dihadiri Presiden Soeharto sebagai tuan rumah, Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan menteri-menteri luar negeri, yaitu:

Indonesia                  : Mochtar Kusumaatmaja

Singapura                 : S. Dhanabalan

Malaysia                  : Ahmad Rittaudeen

Filipina                     : Salvador Laurel

Thailand                   : Siddhi Savestsila

Brunai                      : Pangeran Bolkiah

Amerika Serikat      : George Shultz

Pembicaraan antara ASEAN dengan Amerika Serikat di pusatkan pada persoalan ekonomi terutama yang menyangkut politik proteksionisme.

Berikut ini lambang ASEAN dan artinya :

Sumber :

1. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Tingkat_Tinggi_ASEAN

2.http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-Bangsa_Asia_Tenggara

3.http://sejarahnasionaldandunia.blogspot.com/2013/04/ktt-asean-2.html?m=1

4.http://akumenyukaikehidupanku.blogspot.com/

6 TUNTUTAN REFORMASI 1998

6 Tuntutan Reformasi 1998

Haii kali ini admin akan memberikan penjelasan tentang 6 tuntutan reformasi 1998 . Kita tau reformasi yang melibatkan mahasiswa ini menuntut 6 tuntutan reformasi 1998 . Apa sajakah 6 tuntutan reformasi ini ? Baca artikel di bawah ini .

1. PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM

Salah satu agenda yang diusung oleh gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa adalah tuntutan adanya penegakan supremasi hukum.Pada masa orde baru hukum hanya menjadi instrumen bagi penguasa untuk melanggengkan dan melegitimasi kekuasaan serta melindungi birokrasi dan eksekutif yang sangat korup. Ketika itu lembaga-lembaga penegak hukum telah dikebiri dan sepenuhnya dibawah kontrol kekuasaan eksekutif sehingga mereka tidak memiliki kemerdekaan dan independensi, serta tak lepas dari intervensi elit penguasa.

Secara umum belum terlihat adanya perubahan yang cukup signifikan ke arah penegakan supremasi hukum.

Pelaku KKN masih banyak yang tidak dapat dijerat hukum sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan. Fungsi prevensi umum (deterence) dan prevensi khusus melalui penerapan kebijakan penal (sanksi pidana) menjadi nihil, bahkan perilaku KKN ditengara makin meningkat. Jika di masa Orde Baru perilaku KKN hanya merupakan bentuk “perselingkuhan” antara Eksekutif dan Judikatif, kini tengah berkembang menjadi bentuk “cinta segi tiga” antara Eksekutif, Judikatif dan Legislatif.

Kondisi itu sangat mungkin karena reformasi hukum yang telah dilakukan selama ini agaknya masih terbatas pada reformasi di bidang substansi hukum yaitu dengan hanya memperbaharui berbagai UU baru. Pada hal pembentukan UU baru tidak serta merta akan menciptakan penegakan hukum yang baik. Undang-undang yang baik belum tentu menjelma dalam bentuk penegakan hukum yang baik tanpa ada penegak/pelaksana hukum yang baik. Menurut Blumberg (1970 : 5) , the rule of law is not executing. It is tralated in to reality by man in institution. Dan pembuatan peraturan perundangan tidak otomatis menciptakan kepastian hukum kecuali hanya kepastian undang-undang !

Harus diingat bahwa bekerjanya sistem hukum (penegakan hukum) tidak dapat lepas dari tiga komponen yaitu komponen substansi, komponen struktur, dan komponen kultur (Friedman, 1968 : 1003-1004). Dua komponen terakhir ini yang tampaknya masih belum banyak direformasi sehingga penegakan supremasi hukum masih mengecewakan.

Secara teoritis, supremasi hukum menuntut adanya unsur-unsur yang mencakup : a) pendekatan sistemik, menjauhi hal-hal yang bersifat ad hoc (fragmentaris); b) mengutamakan kebenaran dan keadilan; c) senantiasa melakukan promosi dan perlindungan HAM; d) menjaga keseimbangan moralitas institusional, moralitas sosial dan moralitas sipil; e) hukum tidak mengabdi pada kekuasaan politik; f) kepemimpinan nasional di semua lini yang mempunyai komitmen kuat terhadap supremasi hukum; g) kesadaran hukum yang terpadu antara kesadaran hukum penguasa yang bersifat top down dan perasaan hukum masyarakat yang bersifat bottom up; h) proses pembuatan peraturan perundang-undangan (law making process), proses penegakan hukum (law enforcement) dan proses pembudayaan hukum (legal awareness process) yang aspiratif baik dalam kaitannya dengan aspirasi suprastruktur, infrastruktur, kepakaran dan aspirasi internasional; i ) penegakan hukum yang bermuara pada penyelesaian konflik, perpaduan antara tindakan represif dan tindakan preventif; dan j) perpaduan antara proses litigasi dan non litigasi (Muladi, 2000 : 6).

SUMBER:http://mohjamin.blogspot.com/2008/04/penegakan-supremasi-hukum-di-era.html

2. PEMBERANTASAN KKN

Sudah menjadi tontonan rutin di media elektronik dan menjadi bacaan wajib di media cetak oleh seluruh anak bangsa yang terjangkau media. Bahwa para pejabat dan mantan pejabat kita tersandung masalah korupsi dan atau penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara. Tetapi anehnya mereka-mereka yang notabenenya para petinggi negara yang terhormat, panutan rakyat, harapan dan tumpuan rakyat di negeri ini sedikitpun tidak merasa malu bahkan kadang-kadang malah sebaliknya. Tidak kalah hebatnya DPR yang merupakan lembaga tertinggi negara justru menjadi sarang tikus-tikus rakus yang menggerogoti uang negara dengan berbagai alasan yang dibuat-buat dan dicari pembenarannya. Rakyat yang merasa dirinya didholimi akhirnya ikut-ikutan dengan caranya masing-masing sesuai dengan strata dan jabatannya. Itulah realitas kehidupan di negeri ini, negeri yang subur makmur gemah ripah loh jinawi, namun masih tergolong negara miskin, negara dengan setumpuk hutang, tetapi pejabatnya kaya raya, boros, hura-hura. Negara yang mulai pejabat sampai rakyatnya sudah terbelit pada sebuah sistem yang korup.

Penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, pungli, korupsi, manipulasi, kolusi, nepotisme dan sejenisnya yang biasa disebut KKN sudah bukan hal langkah yang dapat kita jumpai di mana-mana dan kapan saja. Berikut ini beberapa contoh kejadian-kejadian yang sudah lazim terjadi di masyarakat bahkan sampai di birokrasi pemerintah :

-Seorang petani sawah jika ingin mendapat gilir air sawahnya lancar dia harus mau memberi tips kepada Jogoboyo//cuwowo (pamong desa/orang yang ditunjuk untuk mengatur perairan sawah).

-Seorang pedagang asongan penjual kipas dan minuman ringan di kereta eksekutifdengan dua atau tiga pak rokok Dji Sam Soe untuk petugas teknisi kereta agar bersedia mematikan sementara waktu AC gerbong agar dagangannya laku keras.

-Seorang distributor pupuk bersubsidi menimbun pupuk di gudang ratusan ton untuk memperkaya diri, sementara para petani harus merugi jutaan rupiah karena tidak mendapatkan pupuk untuk sawahnya.

-Seorang kepala sekolah negeri melakukan berbagai macam pungutan kepada siswanya dengan dalih peningkatan kualitas, padahal sudah memperoleh aneka jenis bantuan pemerintah (BOS, BOM, BKSM, dan lain sebagainya), bahkan sampai mencekik leher para orang tua murid yang jika diteliti secara seksama ujung-ujungnya adalah untuk memperkaya diri sendiri dan sangat bertentangan dengan niatan baik pemerintah yang ingin membebaskan sekurang-kurangnya meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat (tidak salah kalau masyarakat berkata :”lebih enak ketika jamannya Pak Harto, buku sekolah tidak beli/paket, sekolah negeri tidak bayar, padahal dahulu tidak ada BOS, BKSM, BOM, dll”).

-Di mana-mana gedung sekolah roboh karena kualitas bangunan tidak sesuai dengan standart yang ada karena dari hulu sampai hilir telah terjadi penyunatan-penyunatan.

-Para caleg/cabub/cagub dan calon-calon lain rela mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk menyuap calon pemilihnya, bahkan ada yang dengan menggunakan uang palsu.

-Anggota dewan mau mengesahkan Anggaran, peraturan dan sebagainya kalau ada uang gedognya.

-Dan lain sebagainya yang tidak cukup ditulis pada tulisan ini, sejuta cara penghuni negeri ini melakukan KKN dan sudah pasti kita dapat menjumpai di setiap tempat di negeri ini di kantor, di pasar, di jalan raya, di sawah, bahkan di hutan dan di tengah laut sekalipun.

Sebagai bagian dari masyarakat negeri ini yang amat sangat mungkin juga termasuk salah satu pelaku didalamnya, merasa prihatin dan terpanggil untuk memberikan sumbangan saran dan pemikiran kepada pemerintah dan siapa saja yang berkenan untuk bersama-sama meminimalisir terjadinya KKN di negeri ini, agar negeri kita tercinta ini menjadi negeri yang baldatun toyyibatun warobbun ghofuurun seperti yang dicita-citakan para pendiri republik ini.

Gambaran diatas memang paradoks dengan kondisi penduduk negeri ini yang terkenal agamis bahkan merupakan Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, semua pejabat, calon pejabat, rakyat menggembar-gemborkan pemberantasan KKN yang katanya warisan dari orde baru namun kenyataan mungkin sekarang lebih parah dari yang terjadi pada masa orde baru ( contoh kecil , di masa orde baru tidak ada sekolah negeri yang membayar bahkan buku pelajaran pun dipinjami/tidak beli ). Sebuah pekerjaan besar yang harus kita selesaikan bersama dengan pemerintah terutama presidennya yang punya kemauan keras untuk memberantas KKN di negeri ini.

Ada beberapa hal menurut penulis yang menjadi penyebab kenapa pemberantasan KKN sulit untuk dilaksanakan, diantaranya :

a.Hukum dan para penegak hukumnya di negeri ini masih dapat dibeli.

b.Hukum Negara dimana saja pasti memiliki kelemahan dan kekurangan ( contoh orang mencuri, baru dikatakan pencuri kalau ketahuan dan ada saksinya, seseorang akan aman dari tuduhan korupsi kalau dapat menunjukkan bukti-bukti pembelanjaan walaupun itu direkayasa ).

c.Banyaknya pelaku pelanggaran yang jika semua harus ditindak pasti penjara tidak akan muat dan bisa dikatakan pasti kantor-kantor pemerintah akan sepi ditinggal penghuni masuk bui, sekolah-sekolah akan tanpa kendali karena kepala sekolah masih diadili, sehingga dengan dalih penanganan diprioritaskan pada kasus yang besar dahulu padahal itu tidak lain karena penanganan KKN yang masih setengah hati.

d.segi finansial maupun terjadinya perubahan kearah positif.

e.Perlakuan hukuman yang tidak setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera, baik bagi si pelaku atau orang yang akan melakukan.

f.Semakin lemahnya hukum adat yang berlaku di masyarakat, kalau dahulu orang tidak banyak yang memahami hukum tetapi hukum adat dan norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri dapat dijadikan pijakan hukum mereka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (contoh ada cerita yang berkembang di masyarakat pelaku rentenir yang ketika meninggal dunia makamnya tidak muat dan lain sebagainya padahal itu tidak kejadian sebenarnya melainkan betapa jeleknya di mata masyarakat seseorang yang melanggar hukum).

g.Pejabat pemerintah baik eksekutif maupun legislatif tidak memberikan contoh yang baik terhadap pelaksanaan hukum, mereka sendiri yang membuat mereka pula yang melanggarnya.

h.Hilangnya rasa kasih sayang, rasa senasib seperjuangan, sebangsa dan setanah air yang dikarenakan rendahnya rasa nasionalisme. Kalau dahulu orang berpikir apa yang dapat kusumbangkan buat negeri ini, sekarang orang banyak yang berpikir apa yang aku dapatkan dari negeri ini, bahkan yang lebih parah lagi orang-orang sekarang merasa paling berjasa paling memikirkan negeri ini padahal mereka tidak segan-segannya merusak negeri yang direbut dari tangan penjajah dengan cucuran keringat, air mata dan darah dengan mengorbankan harta benda dan nyawa.

i.Rakus, gila dunia dan lupa akhirat, sehingga menghalalkan segala cara hal ini disebabkan rendahnya kadar keimanan seseorang. Tidak sedikit dari mereka mempunyai semboyan ”Wal Kedual , mbuh Watu mbuh Ungkal, mbuh Keloso mbuh Bantal, mbuh Sepatu mbuh Sandal, mbuh Celono mbuh Suwal, mbuh Ulo mbuh Kadal, mbuh Beton mbuh Aspal, mbuh Perahu mbuh Kapal, mbuh Nuklir mbuh Rudal, mbuh Haram mbuh halal, pokok kontal yo diuntal”. Jika kita mau jujur rakus dan gila dunia inilah yang merupakan sumber terjadinya segala macam penyimpangan dan pelanggaran yang pada akhirnya menjadi sumber malapetaka di muka bumi ini.

j.Hukum halal dan haram semakin dibikin rancau dan tidak jelas. Sudah jelas-jelas menyuap dibilangnya hadiah; sudah jelas-jelas korupsi dikatakan laba proyek; jelas-jelas tidak tahu dari mana asalnya uang, ulama’ pun mau menerimanya.

k.Urusan pemberantasan KKN masih hanya dibebankan pada Negara, kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam upaya menghilangkan KKN setidaknya mengurangi belum nampak kelihatan bahkan kecenderungan menyepakati.

Ada beberapa alternatif yang mungkin dapat diambil sebagai solusi disamping cara-cara yang sudah dilakukan pemerintah selama ini agar negeri ini terbebas atau sekurang-kurangnya mengurangi terjadinya pelanggaran KKN, adapun cara yang dapat ditempuh diataranya :

a. Melalui Pendekatan Kekuasaan.

b.Mencanangkan dan membuat tahun gerakan sadar nasional atau tobat nasional dari KKN atau sejenisnya yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

c.Membuat gerakan taubat nasional, hal ini dilandasi oleh :

-Sadar atau tidak, sedikit atau banyak kita seluruh bangsa ini pernah melakukan KKN baik langsung maupun tidak langsung/menikmati hasil KKN yang dilakukan oleh orang lain.

-Sadar atau tidak, kita seluruh bangsa ini pernah tidak suka/membenci pada orang-orang yang telah berbuat KKN sehingga seperti Hadits Rasulullah yang artinya lebih kurang : “Tidak akan mati seseorang sebelum mengikuti perilaku orang-orang yang dibenci”.

-Jika kondisi KKN di negeri ini yang sulit di beratas merupakan Adzab Allah, maka salah satu jalan adalah bertaubat kepada-Nya.

3. MENGADILI SOEHARTO DAN KRONINYA

Pengusutan anak dan kroni Suharto

4.AMANDEMAN KONSTITUSI

Tujuan amandemen UUD 1945 menurut Husnie, adalah pertama, untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dalam mencapai tujuan nasional serta menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat, kedua, memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi, ketiga menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia yang menjadi syarat negara hukum, keempat menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasan secara tegas sistem check and balances yang lebih ketat dan transparan dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan jaman, kelima menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara memwujudkan kesejahteraan sosial mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika dan moral serta solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara kesejahteraan, keenam, melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, dan ketujuh, menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi kebutuhan dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang. MPR melalui alat kelengkapannya yaitu Badan Pekerja Majelis menurut Husnie, telah berhasil melakukan empat kali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama diputuskan pada sidang Umum MPR 1999 yang terdiri dari sembilan pasal yaitu pasal 5, 7, 9,13, 14, 17, 20 dan 21 yang mengatur tentang kekuasaan pemerintahan negara dan pembatasan masa jabatan presiden serta pemberdayaan lembaga legeslatif yaitu DPR.

Tiga hal yang melandasi perubahan UUD 45 menurut Akbar adalah pertama, para founding fathers menyadari bahwa UUD 45 merupakan konstitusi kilat. “Bung Karno dan Bung Hatta menyadari suatu hari generasi penerus akan menyempurnakan UUD 45,” kata Akbar.

Kedua, pada prakteknya UUD 45 dijadikan alat penguasa untuk melanggengkan pemerintahan yang pada akhirnya cenderung sentralistik. “Pemerintah menggunakan untuk memperkuat kekuasaan kalau tidak mau dibilang otoritarian,” lanjutnya.

Ketiga, tuntutan yang kuat dari rakyat kebanyakan yang pada akhirnya sepakat untuk melakukan amandemen konstitusi.

Meski telah empat kali diamandemen, Akbar menegaskan bahwa yang berubah hanyalah batang tubuh UUD 45, bukan Pembukaan UUD 45. “Pembukaan tidak boleh diubah karena disana termaktub pernyataan bentuk, ideologi dan tujuan berbangsa bernegara,” tegasnya. Menurut Akbar, Pembukaan UUD 45 adalah fundamental karena memuat prinsip dasar negara yang telah disepakati bersama.

1.Hak mengeluarkan pendapat

2.Hak Angket : hak untuk menyelidiki kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

3.Hak Interpelasi : hak untuk meminta penjelasan pemerintah terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan

Selain ketiga hak di atas, anggota dewan juga memiliki beberapa hak seperti hak budget, hak imunitas, hak protokoler, hak legacy, dan hak-hak lainnya.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud ayat (2). DPR mempunyai hak:

a.meminta keterangan kepada Presiden;

b.mengadakan penyelidikan;

c.mengadakan perubahan alas rancangan undang‑undang;

d.mengajukan pernyataan pendapat;

e.mengajukan rancangan undang‑undang:

f.mengajukan/menganjurkan seseorang untuk jabatan tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang‑undangan;

g.menentukan anggaran DPR.

Selain hak-hak DPR sebagaimana yang dimaksud ayat (3), yang pada hakekatnyamerupakan hak-hak anggota, Anggota DPR juga mempunyai hak:

a.mengajukan pertanyaan;

b.protokoler;

c.keuangan/administrasi.

Hak Inisiatif adalah hak untuk mengajukan usul Rancangan Undang-Undang atau Peraturan daerah (Raperda), merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPR/D untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi.

Hak amandemen, hampir sama dengan hak inisiatif, adalah hak untuk mengajukan Perubahan Undang-Undang atau Peraturan daerah (Raperda).

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

SUMBER : http://dwiambarrini.wordpress.com/2011/05/11/tujuan-amandemen-konstitusi-indonesia/

5.PENCABUTAN DWIFUNGSI TNI/POLRI

Ia adalah perwujudan dari sebuah sistem penghisapan, dominasi, hegemoni, dan represi dari militer terhadap rakyat Indonesia. Dwifungsi TNI/Polri sebenarnya membuat sebuah negara di dalam negara, dengan mendirikan struktur Kodam-Korem-Kodim-Koramil-Babinsa. Struktur ini membuat militer dapat mengontrol kegiatan politik rakyat. Sebagai contoh, aksi buruh dipastikan akan diintimidasi dengan aparat kodim terdekat. Aksi petani pastilah akan diteror oleh koramil dan babinsa di wilayah tersebut. Begitu juga dengan kaum miskin kota serta elemen-elemen rakyat lainnya.

Bahkan dalam UU Darurat/UU PKB terlihat jelas sebenarnya peranan dari struktur ini. Struktur ini akan menjalankan fungsi-fungsi negara selama keadaan darurat mulai dari fungsi hukum sampai fungsi administrasi masyarakat. Dan dalam kenyataannya sehari-hari, tanpa harus menyatakan keadaan darurat, militer sudah mengatur segala fungsi-fungsi negara. Struktur birokrasi pemerintahan sampai struktur organisasi masyarakat RT/RW sudah disusupi oleh perwira-perwira militer. Mulai dari Mendagri, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati, Lurah, Camat, sampai ketua RT/RW bahkan juga direktur-direktur BUMN. Bahkan masuknya militer ke kekuasaan legislatif (DPRD/DPR/MPR) sebenarnya tidak terlepas dari pola mereka masuk ke struktur birokrasi tadi. Untuk mengontrol rakyat Indonesia. Kontrol inilah yang kemudian menghambat proses demokratisasi. Rakyat menjadi hidup didalam satu nuansa represi dan intimidasi.

Dimensi pertama dari pencabutan Dwi Fungsi TNI/Polri adalah pembubaran struktur Kodam-Korem-Kodim-Koramil-Babinsa. Dimensi ini bertujuan untuk membebaskan rakyat dari satu represi dan intimidasi yang kemudian akan memacu partisipasi dan kesadaran demokratik rakyat. Argumentasi yang diberikan oleh militer bahwa strukturt ini dibutuhkan untuk menjaga keamanan teritori jelas lemah karena secara riil pembentukkan struktur ini justru untuk menyempurnakan alat-alat kekuasaan mereka. Apa yang harus dilakukan untuk mengamankan teritori negara adalah pembentukan milisi-milisi bela negara yang berbasis pada pengorganisasian perlawanan massa-rakyat. Apabila TNI tetap bersikukuh pada pendiriannya dengan tetap mempertahankan Dwi Fungsi TNI, maka keniscayaan pendelegitimasian TNI adalah hukum sejarah. Akan tetapi, bila TNI menyerahkan fungsi dan peran sosial politiknya kepada sipil sepenuh-penuhnya, dan berfungsi sebagai alat pertahanan semata, maka pembentukan milisi bela negara adalah jalan yang terbaik

Dimensi Kedua, Pembersihan lembaga-lembaga ekstrayudisial seperti BIA, BAKIN atau BAIS dsb. Lembaga yang berada di luar jangkauan kekuasaan kehakiman dan peradilan. Lembaga tersebut memiliki wewenang yang sangat luar biasa. Ia dapat menangkap seseorang tanpa ada kejelasan hukum. Bahkan tindakan-tindakan lembaga tersebut sering kali berbau kriminal seperti penculikan dan pembunuhan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Lembaga ini berfungsi melakukan teror dan penginterogasian terhadap orang-orang yang memperjuangkan demokrasi dan hak-hak rakyat. Oleh karenanya, pembubaran lembaga-lembaga ekstrajudisial menjadi dimensi kedua dari pencabutan Dwi Fungsi TNI/Polri. Hal ini penting untuk mengembalikan prinsip trias politika yang tegas dan penegakkan hukum yang konsisten.

Dimensi Ketiga adalah pembersihan militer dari politik. Harus dipahami bahawa TNI/Polri adalah fungsi keamanan (TNI) dan ketertiban (polisi) sehingga ia tidak perlu untuk masuk dalam percaturan politik. Pentingnya Militer dibersihkan dari lapangan politik adalah untuk tetap menjaga netralitas militer agar tidak kemudian berpihak pada kekuatan politik lain selain kekuatan politik rakyat. Posisi militer yang menjadi tiang penyangga pada masa Rejim Orde Baru yang berlumuran darah tampaknya cukup menjadi contoh tentang pentingnya militer keluar dari gelanggang politik.

Dimensi Keeempat adalah penghentian dan penyitaan aset-aset ekonomi militer. Seperti dijelaskan diatas, penguasaan militer atas aset-aset ekonomi (dalam bahasa kasarnya :militer berbisnis) akhirnya mendorong miter untuk masuk dalam kekuasaan karena penguasaan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan. Penyitaan aset-aset ekonomi ini kemudian diserahkan pada negara untuk dikelola. Penyitaan dan penghentian praktek bisnis militer ini tentunya harus dengan prasyarat bahwa ada jaminan kesejahteraan minimum bagi para prajurit (yang kemudian menahan keinginan militer untuk berbisnis) dan anggaran militer yang cukup oleh negara.

Dimensi terakhir adalah Penegakan hukum dan HAM bagi para perwira militer pelanggarnya. Seperti diungkapkan dimuka bahwa demokrasi memiliki aturan-aturan prinsipil dalam pembangunannya yang salah satunya adalah penegakkan Hak Asasi Manusia, maka penegakkan hukum merupakan unsur penting bagi pembangunan demokrasi. Tidak dapat disangkal lagi bahwa militer Indonesia memiliki peran yang cukup besar atas penindasan yang diterima oleh rakyat Indonesia selama puluhan tahun. Pertanggungjawaban secara hukum, politik dan sejarah adalah satu-satunya jalan bagi militer untuk dapat diterima kembali di masyarakat.

Prinsip dari pencabutan Dwi fungsi TNI/Polri adalah menempatkan posisi militer sebagai militer yang profesional dan sekaligus sebagai militer rakyat yang artinya militer yang patuh pada prinsip-prinsip demokarsi kerakyatan.

SUMBER : http://gogoleak.wordpress.com/2010/07/21/dwi-fungsi-abri/

6. PEMBERIAN OTONOMI DAERAH SELUAS-LUASNYA

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat.

Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut:

1.Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

2.Pengembangan kehidupan demokrasi.

3.Keadilan.

4.Pemerataan.

5.Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.

6.Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.

7.Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Timeline Terbentuknya lambang Garuda Pancasila

Timeline Terbentuknya Lambang Garuda Pancasila

Haii haiii sobat kemarin kita sudah bahas nih seputar asal usul bahasa Indonesia , sekarang kita akan bahas nih bagaimana sih timeline (proses) terbentuknya lambang Garuda Pancasila ? Hmm .. Penasaran kita simak beritanya di bawah ini

Pembentukan lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila tidak serta merta langsung terbentuk seperti saat ini tetapi terbentuk melalui proses dan penyempurnaan secara bertahap . Berikut ini urutan perancangan lambang negara Indonesia yaitu , Garuda Pancasila.

17 Agustus 1945 :

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia , Terdapat pengibaran Bendera Merah Putih dan menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

16 November 1945 :

Dibentuklah Panitia Indonesia Raya , Dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Ki Hajar Dewantara

Sekretaris Umum : Moh.Yamin

Tugas : untuk menyelidiki arti lambang lambang dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang lambang negara . Diperoleh data lambang lambang burung Garuda yang berada di candi candi di pulau jawa . 

Tahun 1947 :

Diadakan sayembara rancangan lambang negara oleh pemerintah yang diadakan oleh Kementrian Penerangan melalui organisasi Seni Lukis  SIM (Seniman Indonesia Muda) Pelukis Rakyat. Namun menurut Hendro Wiyanto (Kurator Sayembara) kebanyakan pelukis kurang paham hukum hukum kesejarahan dari tanda lambang negara.

Tahun 1949 :

Adanya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui konferensi Meja Bundar.

30 Desember 1949 :

Berdasarkan Keppres RI No.02 , Sultan Hamid II diangkat menjadi Menteri Negara RIS Zonder Portofolio dengan tugas : 

"Merancang bentuk gambar lambang negara RIS dan menyiapkan Gedung Parlemen RIS".

10 Januari 1950 :

Karena dirasakan perlunya Indonesia (pada saat itu RIS) untuk memiliki lambang negara . Pemerintah membentuk Panitia Lambang Negara. Berdasarkan konstitusi RIS 1949 Pasal 3 Ayat 3 bahwa pemerintah menetapkan materai dan lambang negara maka pada sidang kedua RIS dibentuk : Panitia Lambang Negara. Dibawah Koordinator Mneteri Negara RIS Zonder Portofolio Sultan Hamid II dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : Prof.Mr.Moh.Yamin

Anggota : Ki Hajar Dewantara

Anggota : M.A.Pellaupessy

Anggota : Moh.Natsir

Tugas : Menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada Pemerintah.

Meujuk keterangan Bung Hatta dalam bukunya yang berjudul "Bung Hatta Menjawab" untuk melaksanakan keputusan sidang Kabinet tersebut Menteri Penerangan RIS Priyono melaksanakan saymebara . Terpilihlah dua rancangan lambang negara terbaik yaitu :

a. Rancangan Sultan Hamid II 

Gambar di atas adalah menunjukan proses perubahan gambaran rancangan Sultan Hamid II sampai sekarang . Rancangan yang diajukan pertama kali adalah yang bagian kiri atas. Rancangan Sultan Hamid II memiliki ciri - ciri :

1. Perisai tanpa bintang , rantai , padi dan kapas
2. Berciri khas garis tebal hitam lurus (Khatulistiwa)
3. Rancangan Tahap pertama 26 Januari - 08 Februari 1950
4. Rancangan Tahap kedua 11 Februari - akhri maret 1950

b. Rancangan Prof . Mr . Moh .Yamin

 

Ini adalah rancangan lambang Negara yang diciptakan oleh Moh Yamin , yang memiliki ciri - ciri :

1. Perisai Matahari dna bulan / Syamsiah dan komariah (Arab) / aditya-candra (Sansekerta)
2. Matahari Terbit dengan lima sinar (Pancasila)
3. Pohon Kelapa (kesejahteraan & kemakmuran di darat dan di laut)
4. Tujuh garis lautan (Tujuh kepulauan Indonesia)
5. Matahari dilingkari kelapa dan bumi atau bulan (1881 = 1949 = RIS)

Namun Karya Moh. Yamin ini ditolak karena menyertakan sinar matahari , ini dianggap masih menyertakan pengaruh jepang di dalamnya.

Contoh Cerpen (Cerita Pendek)

CONTOH CERPEN (CERITA PENDEK)

Haii Bertemu lagi dengan admin ... bagaimana kabar semua sehat ??? hahaha pastinya dong admin doakan juga para pembaca blog ini di beri kesehatan dan kelancaran rezeki .. Aamiin . Loh kok malah tiba tiba jadi kajian ? gapapa lah ya sekali kali ... hehe .

Nah kali ini mimin akan membahas tentang cerpen , yups cerita pendek . Memang cerita yang satu ini banyak di sukai oleh semua golongan baik tua maupun muda . Ya karena sifat dari cerita ini yg ringkas , mudah dinikmati , dan tidak membikin jenuh karena pendek .

Ehmm .. oke kali ini mimin akan memberikan kalian contoh salah satu cerpen yang pernah mimin baca di internet yaitu judulnya botol .

Haaa ???
Botol ?
kok botol sih ?
Penasaran ???

Langsung saja kita baca ceritanya berikut ini :

Botol

Hamparan permadani biru tak terlihat sebagaimana mestinya. Pagi, sinar yang menembusnya malu-malu bersandar pada hari yang akan sama seperti belakangan ini. Yang semakin tak ubahnya ia membungkus bumi kota ini. Anginnya yang menusuk tulang, merengkuh. Detik yang sama menyokong tubuh seorang gadis cilik dan terduduk di bangku sekolah menengah pertama.

“Hai pemulung, hebat sekali kau masih bisa sekolah, darimana kamu dapat uang, merampok ya?” tertawa sebagian teman-temannya.

Air matanya seakan tak bisa kompromi untuk keluar dari pusat mengalir menuju titik terbawah. Ingin sekali ia membalasnya dengan sebuah tinjuan keras bak pendekar menekuk semua musuh-musuhnya. Hati yang sabar membasuh kemarahan dan kekesalan dalam diri. Ia menjawab dengan tegas dan hati-hati.

“Aku memang orang miskin, tidak punya apa-apa, tapi ingat, suatu saat nanti aku akan membuktikan kalau aku bisa sukses dengan uang hasil kerja kerasku selama ini, sedangkan kalian, apa tidak malu masih saja mengandalkan orangtua!”

“Wah, nyalimu besar juga berani berkata begitu. Baiklah, aku akan melihat sejauh mana kesanggupan dari orang pinggiran. Kalau kau tidak berhasil, bersiaplah dengan serbuan kata-kata pahit akan menghujani dirimu.”

—

“Sebentar lagi minumannya habis.” gadis berkaus lusuh itu membatin. Matanya tak sedikitpun berpaling dari pemuda berjaket denim yang memegang botol Aqua. Isinya tinggal separuh. Gadis itu menggosok-gosokkan kedua kakinya yang sedari tadi menginjak tanah basah alun-alun kota Yogyakarta. Sandal bukanlah hal yang ia pikirkan. Hanya dingin, namun itu sudah biasa pula baginya. Pikiran itu hanya hinggap sejenak sebelum musnah dari benaknya.

Sebenarnya ia ingin segera pulang, tapi tanggung. Karungnya tidak penuh malam ini, padahal karung penuh saja cuma dihargai tiga ribu rupiah. Mau tak mau ia harus mendapatkan botol bekas itu, meskipun hanya satu. Seandainya saat itu malam Minggu, ia bisa mengumpulkan tiga kali lipat lebih banyak. Sayang malam Minggu hanya ada tujuh hari sekali. Gadis itu menghela napas, ekor matanya kembali mencuri pandang.

Isinya tinggal setengah.

Si gadis menguap. Kantuk sedari tadi menderanya. Ia mati-matian membelalakkan mata. Ia tak tahu sekarang jam berapa, mungkin lebih malam dari yang disangkanya. Jam 11? Jam 12? Ah, mana kenal ia dengan waktu. Satu-satunya penunjuk waktu di rumahnya adalah arloji murahan kesayangan bosnya, hasil nemu bulan lalu, yang selalu ia bawa kemana-mana. Jangan harap ia bisa meminjam benda tersebut, kecuali kalau memang ingin diludahi oleh bosnya.

Kalau ia tidur, meskipun cuma tidur-tidur sebentar, ia takut hasil pulungannya diambil orang. Di dunia yang penuh kecurangan ini, pemulung pun harus menyesuaikan diri. Ikut-ikutan curang. Adu mulut dengan pemulung lain sudah menjadi santapan sehari-harinya. Kadang malah dia yang mengambil hasil pulungan orang lain.

Kosongnya jalanan membuat ia sadar kalau saat itu memang sudah larut malam.

Ya, dua anak manusia duduk di pinggir alun-alun Yogyakarta yang merupakan pusat kota ini. Dua-duanya tampak sibuk dengan pikiran masing-masing, meskipun menyadari kehadiran satu sama lain. Dua-duanya tampak tak ingin beranjak dari tempat itu. Dua-duanya saling menunggu.

Detik demi detik, menit demi menit habis dalam lamunan semata. Sampai akhirnya si pemuda menyerah. Ia melemparkan botol plastik yang masih terisi setengah itu, lalu berbaring beralaskan lantai dingin, berselimut langit hitam.

Gadis itu, dengan senyum lega dan gembira di wajah, memanggul karung di sampingnya, kemudian berlari mengambil botol bekas yang dilemparkan si pemuda. Ia melangkah pulang, meninggalkan pemuda berjaket denim yang diam-diam mengawasi punggungnya di bawah sinar bulan.

—

Pemuda itu, bernama Rangga. Usianya baru enam belas tahun dan terlahir sebagai anak tunggal dari keluarga yang sangat berada. Ia bosan dengan kehidupannya dari pagi hingga malam, dari tertidur hingga terbangun kembali, tak ada yang menarik baginya. Kehidupannya hanya itu dan itu saja, terlalu monoton.

Ia lupa. Ia lupa kalau tugas di sekolah untuk mewawancarai seseorang yang dianggap pahlawan, belum dikerjakannya. “Mana tugas dikumpul besok lagi.” desahnya, ia benar-benar lupa. Entah mendapat panggilan darimana, ia memutuskan untuk keluar rumah. Motor vixionnya ia pacukan dengan kecepatan sedang. Ia sangat menikmati malam ini, dingin, aroma tanah bekas hujan masih tercium baunya, amat segar.

Saat melewati Alun-Alun Kota Jogja, ia memutuskan untuk membeli semangkuk bakso. Setelah makan, ia duduk di pinggiran alun-alun. Alun-Alun sudah sepi, mungkin karena hari itu hari Rabu, bukan malam Minggu atau Minggu. Ia hanya mendapati beberapa penjual bakso di sana, itu pun sudah beres-beres.

Ia melamun. Ia melamun, siapakah yang akan ia wawancarai malam-malam begini, sendirian.

Tidak benar-benar sendirian.

Ia mendapati seorang gadis berbaju lusuh duduk agak jauh darinya. Di samping gadis itu tergeletak sebuah karung tipis berisi gelas bekas. Pasti pemulung.

Apa rasanya jadi pemulung? Tiba-tiba pertanyaan itu melintas di benak Rangga. Kenapa gadis itu belum pulang? Apa saja yang dikerjakannya seharian? Siapa orangtuanya? Apa pekerjaan mereka? Diam-diam ia memandangi gadis itu. Dilihatnya gadis itu menguap. Kenapa ia belum pulang ke rumah?

Rangga berdecak, melemparkan gelas minumannya sembarangan, lalu berbaring sambil melihat bintang-bintang. Dari sudut mata ia melihat gadis pemulung itu berlari mengejar botol bekasnya, lalu memasukkannya ke karung yang dipanggulnya. Rangga mengernyit, berfikir. Ternyata, bocah itu menunggunya! Kenapa ia tidak bilang kalau mau memulung gelas itu? Kan ia bisa memberikannya dari tadi.

Gadis aneh, pikirnya dalam hati seraya memandangi kepergian anak itu. Begitu berartikah sebuah botol bekas? Sebuah saja tidak akan ada harganya, kan?

Pemuda itu mengendikkan bahu, tak ada salahnya ia memanggil gadis tersebut.

—

“Adik!”

Terdengar suara. Pemulung cilik itu mendongak. Pemuda itu memanggilnya. Dengan heran ia mendekat. Pemuda itu memberikan sedotan dan sebotol Aqua. Masih penuh.

“Minumlah, kamu pasti haus. Botolnya untuk kamu.”

“Tidak usah, Mas…” ia menolak, enggan.

“Ayolah, kakak ikhlas kok.”

Ragu-ragu, Nilam mengambilnya.

“Makasih, Mas.”

“Sudah malam Dik, kok belum balik ke rumah?”

“Belum Mas, masih mau nyari botol.”

Pemuda itu manggut-manggut.

“Nama kamu siapa? Nama kakak Rangga.”

“Nilam.”

Setelah itu mengalirlah percakapan antara keduanya.

“Kamu kok bisa memulung, apa motivasi kamu?” tanya pemuda itu penasaran.

“Untuk hidup dan sekolah, mas.”

“Kok kamu milih mulung, enggak yang lain aja?”

“Karena, pemulung itu,” ia mengambil nafas, mengeluarkannya, “sesuatu pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.”

“Kamu nggak malu sama temen kamu?”

Gadis itu berusaha tersenyum, “Kenapa harus malu Mas? Itu pekerjaan halal kok, mulia.” sembari meminum air aqua dari pemuda ia melanjutkan, “Pemulung sangat berjasa bagi semua orang. Pemulung mampu mengorbankan waktu dan tenaganya hanya untuk memungut sampah, botol-botol yang sudah tidak dianggap lagi oleh siempunya. Padahal, jika plastik-plastik dibiarkan begitu saja bisa mengakibatkan polusi dan kerugian yang sangat besar.” ia tersenyum, puas menceritakan pekerjaannya kepada pemuda di depannya. “Yaah, walaupun hasilnya sangat tidak seberapa.” ia menambahkan.

Rangga berfikir, gadis ini terlalu pintar utnuk dikatakan sebagai pemulung.

“Nah, kan tadi kamu bilang kalau pemulung itu berjasa buat orang lain. Lalu siapa orang yang paling berjasa dalam hidup Adik ini? Mungkin orangtua atau keluarga Adik gitu?” desakku.

Ia, pemulung yang aku ‘wawancarai’ ini, sempat memandangku lama.

“Aku ndak punya keluarga, Mas. Ditemuin orang sini aja. Dirawat giliran, terus diajarin mulung gini.” celetuknya.

“Nggak cuma aku, lihat tuh mereka,” dia menunjuk beberapa awak menggendong karung di Jalan Trikora, “Nasibnya yo podo wae sama aku. Dari kecil diajarin mulung, terus setor. Setoran kurang, ya ndak makan. Nek tanya siapa yang berjasa buat aku yo… sopo. Hidup ya cuma cari sampah. Enaknya dimana hehehe.”

Aku terdiam. Hening. Dia kembali melihat botol yang ada di dalam karung. Dia memandangi botol aqua yang aku lempar tadi. Sembari menatap langit tampak menerawang, “Mungkin, nek buatku, yang paling berjasa ya kalian yang buang sampah. Apalagi botolan.” celetuknya.

Aku nggak salah dengar?

“Kenapa Dik?” tanyaku, mulai penasaran.

“Nek ndak ada yang buang sampah, aku ndak dapat setoran. Nek ndak dapat setoran ya ndak makan. Ndak makan ya mati hehe. Jadi makasih lho Mas, aku jadi bisa makan buat bertahan.”